Mereka sepakat untuk menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 sebagai rujukan dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi.
"Penguatan kerja sama antar daerah merupakan salah satu alternatif dalam menjamin kesinambungan pasokan dalam rangka mendorong terwujudnya sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Hj. Sabrina pada Selasa (27/11/2018) siang.
Roadmap pengendalian inflasi yang disusun mengacu pada Roadmap pengendalian inflasi nasional dan fokus pada pokok arahan Presiden RI yang dikenal dengan 4K pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018.
4K terasebut adalah keterjangkauan harga dengan mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga. Ketersediaan pasokan dengan memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional.
Kelancaran distribusi, dengan mendorong perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah dan membangun serta mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi.
Serta komunikasi efektif dengan memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Pjs Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Hilman Tisnawan, berharap bahwa roadmap ini dapat menjawab permasalahan pokok pengendalian inflasi dan menjadi rujukan bagi TPID dan Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di tahun mendatang sehingga inflasi Sumatera Utara akan selalu rendah dan stabil, "harapnya.
Diketahui, sepanjang tahun 2018 Sumatera Utara mencatat angka inflasi yang relatif terkendali serta rendah di bawah capaian inflasi nasional dan karenanya mendukung peningkatan daya beli masyarakat. Namun di bulan Oktober 2018 terjadi peningkatan inflasi yang cukup tinggi 1,31% (mtm) mencapai 2,73% (yoy) atau 1,59% (ytd) bahkan tertinggi jika dibandingkan dengan 23 kota IHK lainnya di Sumatera.
Prestasi inflasi yang rendah hingga triwulan ke-tiga tahun 2018 masih dibayangi oleh potensi kenaikan harga pangan strategis. Secara historis inflasi di akhir tahun akan dibayangi oleh beberapa risiko pada komoditas pangan tertentu khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain karena faktor pasokan dan permintaan, kondisi curah hujan dan gelombang laut yang tinggi akan menjadi problem yang mempengaruhi jalur distribusi, "imbuhnya.
Dalam kegiatan rapat tersebut, TPID Provinsi Sumatera Utara juga memberikan penghargaan “TPID Award” atas kinerja TPID Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang di wilayah Sumut. Dimana penghargaan TPID kategori terbaik diberikan kepada TPID Kabupaten Deli Serdang, TPID Kota Pematang Siantar dan TPID Kota Sibolga. Sedangkan penghargaan TPID kategori teladan diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi dan TPID Kota Medan. Penghargaan ini diharapkan menjadi stimulus bagi TPID Kabupaten/Kota untuk terus melakukan inovasi. (zato).
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Daerah