SALAH SATU PRODUK PEMERINTAHAN JOKOWI ADALAH BPJS.

Medan , MDNews - BPJS KESEHATAN adalah salah satu produk yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Jokowi disamping produk produk lainnya, Sejak beralih dari PT.ASKES (Asuransi Kesehatan) pada tahun 2014 silam persoalan demi persoalan pun timbul tak hanya persoalan pelayanan kesehatan,
pelayanan administrasi, layanan aplikasi, sistematis hingga persoalan kerjasama dengan pihak Rumah sakit sakit provider dan klinik klinik faskes kian memprihatinkan, belum lagi persoalan finansial lembaga BPJS KESEHATAN sendiri yaitu:

Persoalan KEUANGAN yang tak lepas dari kata DEFISIT atau merugi, padahal dari Pemerintah sudah mengucurkan bantuan berupa dana segar dengan Penyertaan Modal Negara ( PMN ) dan tercatat juga total defisit BPJS Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hingga tahun 2016 mencapai Rp 15,9 Triliyun, PMN yang dikucurkan sebesar Rp 9,1 Triliyun, dan ditahun 2017 ini defisit ditaksir mencapai Rp 9 Triliyun.

Karena jumlah penerimaan tidak berimbang dengan pemasukan untuk membiayai kesehatan masyarakat dan membiayai operasional Kinarja kepegawaian BPJS Kesehatan sendiri, Namun demikian sesuai petunjuk dari Presiden Jokowi BPJS Kesehatan tidak ingin mengurangi perannya sebagai penyambung nyawa masyarakat artinya jalan keluar dengan mengeruk besaran jumlah iyuran peserta dan mengurangi jumlah manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat _JKN-KIS _ tak akan diambil.
Sehingga BPJS Kesehatan dan Pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun ketiganya pun mesti putar otak mencari jalan keluar lain agar defisit keuangan bisa teratasi dan ditutupi sehingga masyarakat terus bisa terjamin kesehatannya.

Kepala Hubungan Masyarakat (KaHUMAS) BPJS Kesehatan Pusat Nopi Hidayat mengatakan " Angka defisit ini akan diantisifasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit melalui anggaran negara, "ungkap beliau.

Sementara DirJen Kementrian Keuangan Askolani belum berani berbagi jalan keluar dari sisi penyelamatan keuangan BPJS Kesehatan, karena diperkirakannya baru disesuaikan bila telah mendapat hasil audit defisit resmi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada akhir 2017 tahun ini nanti.

Disisi lain defisit terjadi juga dikarenakan bertambahnya jumlah peserta dadakan yang baru mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan mengklaim biaya pelayanan di Rumah sakit yang besaran Rupiah cukup lumayan besar tapi ini adalah bukti motto BPJS Kesehatan " DENGAN BERGOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG "

Menurut Gabungan Masyarakat Miskin Indonesia " Kami sangat mengacungkan JEMPOL untuk BPJS Kesehatan yang sudah terlalu banyak membantu terutama masyarakat miskin dan ini harus tetap dipertahankan, karena inilah salah satu Program BPJS Kesehatan yang paling UNGGULAN menurut kami.

Aplikasi yang disuguhkan oleh BPJS Kesehatan melalui Pendaftaran Online dan berbagai fitur dari aplikasi mobile ini jugaan  membantu mengurangi sedikit pengeluaran BPJS Kesehatan. Diakhir katanya, Ditempat terpisan kami juga mengutip tanggapan dari elemen masyarakat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendaftar dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sedangkan Pemerintahan Jokowi juga menargetkan ditahun 2018 - 2019 penduduk Indonesia se Kabupaten/ Kota mesti tedaftar kepesertaannya di BPJS Kesehatan, besaran jumlahnya telah ditentukan persentasenya oleh kebijakan Pemerintah.

Ini menjadi PR ( Pekerjaan Rumah ) bagi semua Kantor kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mencari cara pencapaiannya, diantaranya mempermudah masyarakat bila ingin mendaftar menjadi peserta dan menganjurkan para pesertanya untuk tidak telat membayar iyuran atau premi setiap bulannya baik itu peserta dari Perusahaan hingga peserta dari Mandiri sehingga defisit pun bisa teratasi karena penunggakan premi juga salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan bila dikalkulasikan banyak juga jumlah peserta yang menunggak iyuran disetiap bulannya.


Penulis : Ls dan Tim MDNews.
Editor : Edy MDNews 01.