Sebagaiman diketahui, hampir seluruhnya kepala SMP Swasta kota Sidikalang ( ada 10 SMP Swasta ) melakukan protes terhadap pemkab Dairi melalui dinas pendidikan atas dikeluarkannya izin operasional SMP swasta “Arina " tersebut, Pemkab Dairi dituding kurang memperhatikan nasib sekolah SMP Swasta di Sidikalang.
Bukan hanya masalah etika para kepala sekolah SMP Swasta Sidikalang itu juga menduga pemberian izin SMP swasta milik oknum DPRD Dairi itu tidak memerhatikan UU No. 25 tahun 2018. mengenai studi kelayakan tentang prospek pendidikan dan Jarak sekolah .
Resoalon Lumban Gaol, SE selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Dairi mengatakan bahwa kedatangan para kepala sekolah tersebut adalah karena mereka mengetahui Partai PDIP itu adalah Partai Wong Cilik, Partai yang perduli dengan rakyat kecil.
Terkait masalah izin tersebut, "Kita akan perjuangkan untuk mengevaluasi izin sekolah tersebut. Kenapa harus menbuat sekolah yang baru lagi, sementara sekolah yang lama saja sudah hampir mati suri, "ungkap Resoalon.
Lebih lanjut Resoalon menjelaskan bahwa Izin yang diterbitkan tersebut akan ditinjau ulang apa alasan untuk menerbitkan izin itu Dan Dinas Pendidikan dalam hal ini sebenarnya yang paling mengetahui tentang peraturan tersebut.
" Kita akan pertanyakan, apakah Dinas Pendidikan dalam hal ini berada dalam tekanan atau yang lainnya, "jelas Resoalon.
Sementara itu secara terpisah, Dengsi Bako ( kepala SMP Nasional ) menyebutkan sangat kecewa dengan putusan pemkab Dairi diakhir masa jabatan Bupati Johnny Sitohang yang tinggal menghitung hari. “ Bagi kami pendidik di sekolah swasta tidak ada masalah jika memang izin terbit sesuai aturan. Namun yang kami khawatirkan tidak memperhatikan UU Pendidikan, Izin dikeluarkan lantas pemilik sekolah memanfaatkaa kekuasaannya Mana mungkin kami sekolah swasta ini mampu melawan penguasa ".
" Mari berpihak kepada Kepentingan orang banyak, "demikian ungkap Dengsi.
Lebih lanjut Dengsi mengatakan bahwa semua sekolah SMP Swasta di Sidikalang telah membubuhkan tanda tangan keberatan yang akan ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Gubernur Sunmatera Utara, Bupati Dairi, DPRD Dairi, Dinas Pendidikan Dairi dan Dinas Perizinan untuk meninjau kembali izin yang dikeluarkan terhadap SMP swasta Arina yang berada di jalan empat Lima Sidikalang. ( nining ).
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Pendidikan