Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM mengatakan Pemkab Nias saat ini kekurangan dokter spesialis dalam bidangnya, hingga saat ini 5 puskesmas dilingkungan Pemkab Nias seorang pun belum ditempatkan dokter spesialis sesuai ahlinya, hal ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang masih belum optimal, "ujarnya.
Kedatangan Dirjen pelayanan kesehatan Kemenkes RI sangat bersyukur dan berterima kasih, sehingga saat ini dapat langsung mendengarkan berbagai keluhan kami diwilayah Kabupaten Nias, sehingga kelak tenaga pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias khusunya dapat berjalan semaksimal dan dirasakan oleh masyarakat.
Bahkan, RSUD Gunungsitoli saat ini masih membutuhkan beberapa dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, terlebih lebih pasca ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan se Kepulauan Nias oleh Menteri Kesehatan dan Gubernur Sumatera Utara. Selain dokter, hampir 60 persen tenaga kesehatan lainnya seperti analis gizi, sanitarian, dan tenaga farmasi juga tidak tersedia di Puskesmas, "imbuhnya.
Kendati demikian, Pemkab Nias tetap berkomitmen selalu berupaya untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat Nias dan Masyarakat Kepulauan Nias tidak lagi di rujuk keluar yang dapat mengeluarkan biaya lebih besar, harapnya.
Bupati menyebutkan, status RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias telah dijadikan sebagai rumah sakit rujukan diwilayah Kepulauan Nias, tentu ini perlu ditingkatkan kualitas pelayanan, mulai dari tenaga dokter spesialis sesuai keahliannya, gedung rumah sakit, termasuk alat-alat kesehatan, hal ini perlu dilengkapi sehingga pelayanan kesehatan dapat berkualitas..
Selain itu dikatakan, lebih 85 persen masyarakat Kabupaten Nias telah memiliki jaminan kesehatan. Dari 153.240 orang jiwa penduduk Kabupaten Nias setidaknya ada 132.675 jiwa yang sudah memiliki jaminan kesehatan. Sementara yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagian telah dibiayai oleh program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di Kabupaten Nias.
Penyelenggaraan Jamkesmas dilakukan untuk memberi jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Nias yang belum tercover melalui PBI Pusat dan PBI Propinsi Sumatera Utara, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu.
Pada tahun anggaran 2017, Pemkab Nias telah mengangalokasikan anggaran sebesar Rp8 milyar untuk membayar iuran peserta program Jamkesmas yang telah integrasi dengan BPJS mulai tanggal 1 Mei 2017 yang lalu. (LZ).
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Kesehatan