Sementara jadwal yang disampaikan oleh panitia lokal PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru) kepada calon siswa bahwa pada 22 Juni 2017 sudah diumumkan hasil seleksinya untuk setiap sekolah melalui website milik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dibanggakan oleh Gubernur T Erry Nuradi.
Atas kondisi ini, penyelenggaraan PPDB T.A. 2017/2018 menuai persoalan. Pantauan wartawan dalam beberapa hari ini di sekolah-sekolah SMA/SMK di Kota Padangsidimpuan, banyak orangtua calon murid yang protes dan kecewa dengan pelaksanaan PPDB tahun ini. Apalagi sampai saat ini belum ada kepastian apakah anak mereka diterima atau tidak di sekolah yang telah mereka mendaftarkan anak mereka.
Salah seorang wali calon murid Soni(32) yang berasal dari luar kota sedang memantau hasil penerimaan siswa baru di salah satu sekolah negeri di Padangsidimouanmengatakan " kita sangat kecewa dengan proses penerimaan siswa ini, sudah 3 hari berturut-turut kita mendatangi sekolah ini dan menanyakan kepada panitia namun katanya website Dinas Pendidikan Provinsi belum bisa diakses" cetusnya
Sementara, pada waktu yang sama wartawan berhasil menjumpai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sedang melaksanakan agenda kunjungan ke kota Padangsidimpuan dalam kunjungan kerja peninjauan fisik dan program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara T.A 2016 yaitu Sutrisno Pangaribuan. Ia juga menilai bahwa persoalan penyelenggaraan PPDB Sumut ini bentuk kegagalan Pemprovsu dalam bidang pendidikan.
Sutrisno mengatakan bahwa ini adalah bentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak serius dalam melakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Sumatera Utara. Penyelenggaraan PPDB tahun ini malah terkesan bahwa pemerintah melakukan pembohongan publik dan memancing kecurigaan publik akan tidak adanya transparansi dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK sederajat ini
"Gubernur dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh peserta dan orang tua dari calon siswa SMA, SMK bahkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Permintaan maaf atas kebohongan publik atas Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) online," ujarnya.
Ia juga yakin pernyataan dari Pemprovsu yang menyebutkan sistem PPDB online tersebut diawasi sangat ketat oleh KPK dan BPK hanya menjadi alat bagi pemprovsu agar tidak dicurigai.
"Dalam berbagai kesempatan pihak Pemprovsu menjelaskan bahwa sistem ini turut diawasi oleh KPK dan BPK, bahkan yang menjaga server di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah staf dari KPK dan BPK. Ini sungguh ironis," tutup Sutrisno
Selanjutnya, Sutrisno berjanji akan membawa persoalan ini ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera ditindaklanjuti secara kelembagaan dan fungsinya dalam pengawasan.
Penulis: JHZ.
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Pendidikan