Dalam Rangkaian kegiatan rapat Entry Meeting tentang prihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, SP. OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., mengikuti acara Entry Meeting Pemeriksaan (LKPD) tersebut, yang digelar pada hari Kamis, 02 Maret 2026, pelaksanaan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Jalan Letjend Djamin Ginting, nomor 17, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Republik Indonesia di Jakarta ini dihadiri secara luring oleh para Gubernur serta para Ketua DPRD tingkat Provinsi di lingkup DJPKN V. Sementara itu, secara daring diikuti oleh para Bupati dan Wali Kota serta para Ketua DPRD Kabupaten/kota di wilayah lingkup DJPKN V.
Dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, juga dilakukan surat tugas penyerahan pemeriksaan sebagai penanda dimulainya secara resmi seluruh rangkaian pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di masing-masing daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di BPK RI merupakan salah satu sebagai dokumen pertanggungjawaban APBD yang diserahkan Pemda untuk diaudit, selanjutnya BPK RI memeriksa LKPD guna memberikan opini kewajaran berdasarkan akuntansi, kepatuhan dan pengendalian intern. Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)nya diserahkan kepada DPRD dan Pemda.
Disaat kegiatan dengan melalui Entry meeting ini dibuka oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Boby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA, CFE, CFrA, CSFA, QIA. Dalam penyampaiannya ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI diharapkan terus mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan. Selain itu, pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika perubahan global yang terus berkembang.
Melalui kegiatan Entry Meeting yang diikuti secara Daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Karo Command Center (KCC), Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen serta data yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu
sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(Bangunta Sembiring).
(Diskominfo Pemkab. Karo).