 |
Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi kendala konektivitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Usulan Infrastruktur secara daring, kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa,14 April 2026, berlangsung di Ruang Karo Command Center (KCC), Jalan Letjend Djamin Ginting, nomor 17, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi ini, merupakan salah satu menjadi momentum krusial bagi Kabupaten Karo untuk menyelaraskan prioritas daerah dengan rencana pembangunan Nasional.
Pada saat pelaksanaan kegiatan Rapat Monev tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr.dr. Antonius Ginting, SP.OG., M.Kes, didampingi oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, serta jajaran Kepala OPD terkait, termasuk Kepala Bappedalitbang, Dinas PU, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perkim, dan Dinas Pertanahan Pangan.
Sedangkan, Dari sisi Pemerintah Pusat, hadir memberikan arahan Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bersama perwakilan kementerian teknis meliputi Kementerian PU, BBPJN Sumut, BWS II Sumut, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam paparannya Bupati Karo, menyampaikan sejumlah usulan proyek strategis yang bertujuan untuk membuka aksesibilitas, mengurai kemacetan kronis di jalur Medan–Kabanjahe, memperkuat sistem irigasi pertanian, serta mendorong sektor pariwisata.
Adapun Beberapa poin utama usulan infrastruktur yang diajukan oleh Pemkab Karo antara lain:
1. Konektivitas Jalan:
Pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan - Sembaikan - Berastagi Jalan Simpang. Delielitua–Rumah Liang–Serdang–Simpang bgg. Sinaman
Pembangunan Jalan Tol Medan–Kabupaten Karo,,
Pelebaran ruas Tugu Kol - Simpang Ujung Aji.
2. Infrastruktur Desa & Logistik: Pembangunan Jalan Kutabuluh - Mburidi melalui Program Inpres.
3. Transportasi Air dan Pariwisata: Peningkatan Dermaga Tongging guna mendukung penyeberangan ke Samosir.
4. Sosial dan Ketahanan Pangan: Pembangunan rumah bagi korban bencana Sinabung dan perbaikan sejumlah daerah irigasi.
"Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Karo. Kita memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun tantangan utama kita adalah konektivitas.
Dengan dukungan Pemerintah Pusat, kami Pemerintah Kabupaten Karo berharap rencana ini dapat direalisasikan demi menggerakkan ekonomi masyarakat," Tegas Bupati Karo.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Pemerintah Pusat memberikan sejumlah catatan strategis sebagai langkah tindak lanjut:
1. Jalan Daerah: Usulan pembangunan jalan daerah dan jalur alternatif diarahkan agar segera diajukan melalui mekanisme Program Inpres Jalan.
2. Jalan Tol: Rencana pembangunan Jalan Tol Medan–Karo akan masuk ke tahap diskusi lebih lanjut dengan pihak pengelola jalan tol terkait kelayakan teknis dan skema investasi.
3. Irigasi:
Terkait Irigasi Paya Lah-lah, akan dilakukan koordinasi lintas sektor antara BWS I dan Kementerian Kehutanan.
4. Hunian Tetap: Penanganan 153 unit rumah bagi korban bencana Sinabung akan diupayakan untuk ditangani oleh Kementerian PKP.
5. Fasilitas Dermaga: Pembangunan Dermaga Tongging akan diawali dengan penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) oleh Kementerian Perhubungan.
Melalui rapat Monev ini diharapkan dapat menjadi jembatan sinergi yang kuat antara daerah dan pusat, sehingga usulan-usulan strategis tersebut dapat segera masuk ke dalam tahapan implementasi fisik di tahun anggaran mendatang.
(Bangunta Sembiring).