Dalam kegiatan Rapat Konsolidasi (Rakornas ) Satuan Tugas (Satgas) tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Diacara Koperasi Desa/ Kelurahan, Merah Putih ( KDMP), Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri acara tersebut, yang dilaksanakan pada hari Kamis (18/09/2025), malam, berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
Pada acara Rakornas ini, dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Nasional KDMP, yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, jajaran Kemenko Pangan, para Bupati/walikota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut, serta unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa koperasi segera dapat mengajukan proposal pinjaman pada minggu depan sehingga KDMP bisa mulai aktif bergerak dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Menurunkan anggaran dari Kemenkeu ke KDMP memang tidak sederhana karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Namun, dengan menteri yang baru, kami berharap prosesnya lebih lancar. Senin atau Rabu, koperasi sudah bisa mulai ajukan proposal pinjaman,” ujar Zulhas
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya, optimistis di bidang KDMP akan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Ia menargetkan pembentukan 80.000 koperasi yang tidak hanya berorientasi pada kelembagaan, tetapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Provinsi Sumut. Namun, kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat,” ungkap Surya.
Meski demikian, Surya mengakui sejumlah tantangan dalam pengembangan KDMP, di antaranya keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta kualitas SDM.
Dari sekitar 6.100 koperasi di Sumut, hanya sekitar 202 yang masih aktif beroperasi.
Di Kabupaten Karo sendiri, kendala serupa juga dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat yang terlihat dari minimnya jumlah anggota, citra negatif koperasi akibat kasus bermasalah serta maraknya pinjaman ilegal, hingga keterbatasan SDM pengelola.
Hingga saat ini, di Kabupaten Karo telah terbentuk 269 badan hukum koperasi. Dari jumlah tersebut, 21 koperasi sudah memiliki NIB, 21 memiliki NPWP, 4 KDMP membuka rekening, 114 koperasi memiliki microsite, dan 2 koperasi mulai menjalankan usaha," Pungkasnya.