Dalam Konferensi Pers tersebut hadir Ketua GMNI Sumut Daniel Sigalingging, sekaligus melakukan pemaparan terkait berbagai hal yang janggal di BPODT saat ini.
Daniel memulai dengan menyampaikan bahwa adanya laporan palsu yang di sampaikan Dirut BPODT Jimmy Panjaitan kepada Menparekraf, Bapak Sandiaga Uno. Hal ini di buktikan dengan video laporan yang di sampaikan Jimmy kepada Sandiaga lewat video yang di unggah Sandiaga di Instagram pribadinya @sandiuno .
Dalam video tersebut Jimmy menyampaikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar kawasan Kaldera Danau Toba melakukan pembongkaran sendiri terhadap rumah-rumah mereka. Hal ini di sangkal oleh DPD GMNI Sumut dengan menampilkan foto-foto fakta di lapangan.
"Tidak ada masyarakat yang membongkar secara sukarela, ini kita punya bukti bahwa rumah warga masih berdiri kokoh, lengkap dengan spanduk bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa dan ada nomor perkaranya, "ujarnya.
Jangan buat laporan yang kesannya 'asal bapak senang'. Kebiasaan buruk ini, jangan malah di biarkan seorang menteri menyebarkan hoax biar seolah-olah Dirut ini kerja. Kalau mau kita paparkan lebih jelas, menurut informan kita, itu rumah yang dibongkar itu menurut infonya adalah gubuk seorang warga yang sudah mendapat jatah borongan. Ya, tentu di bongkar dia sukarela lah. " Papar Daniel
Lebih lanjut Ketua GMNI Sumatera Utara ini juga menyampaikan bahwa Jimmy Panjaitan ini Dirut BPODT dengan kerja nol besar.
"Selama dia menjabat, terlalu banyak perjalanan dinas, ini lihat lebih 7 kali ke Jakarta, ke Labuhan Bajo, ke Bali, hampir tidak pernah berkantor di Medan, sementara dia ini Direktur Utama. Kelihatan aji mumpung kali, istilah anak medannya kemarok jalan-jalan habisin anggaran perjalanan dinas, padahal kondisi sedang pandemi. Bahkan sekarangpun beliau sedang di Jakarta." Ujar Daniel geram.
"Kalau perjalanan dinas, bawa hasil positif ya tidak masalah, seperti yang saya paparkan di kesempatan sebelumnya bahwa sejak beliau menjabat, tidak ada investor baru yang di dapat BPODT. " Tambah Ketua GMNI Sumut tersebut.
Daniel juga menyampaikan bahwa Dirut BPODT dan Polda Sumut juga harus memberi informasi kepada publik terkait Pemanggilan terhadap BPODT oleh Polda Sumut melalui Krimsus Tipikor pada tanggal 22 Juni 2021.
"Harus di jelaskan ini ada apa? Apakah terkait masterplan di kaldera atau hal lain. Publik perlu tau ini semua secara terang-benderang. Sudah kerja ga jelas, dipanggil tipikor pula. Kacau sekali ini." Pungkas Daniel.
Dalam kesempatan yang sama Daniel juga menyoroti BPODT yang memiliki 9 tenaga ahli. "Ini juga ga kalah hebatnya, sudah kalah Kepala Daerah dibuatnya. Sembilan tenaga ahli ini terlalu banyak kami pikir dan semuanya non PNS. Ini lembaga kan masih harus selalu berkoordinasi dengan Kementrian, tidak perlu tenaga ahli sebanyak itu. Selain buang-buang anggaran, justru kita khawatirkan yang menjabat hanya kerabat terdekat saja." terang Daniel.
Daniel menambahkan bahwa jangan jadikan BPODT ini lahan basah yang dikeroyok anggarannya. Beliau berpandangan bahwa BPODT adalah lembaga yang seharusnya mempercepat tempo persiapan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Prioritas. Hanya orang yang memiliki visi besar dan kecintaan besar terhadap Danau Toba yang memang layak memimpin lembaga ini.
"Kita bersama tim sedang menyusun bahan untuk laporan kita ke Kejaksaan dan Kepolisian. Banyak hal yang sedang kita kumpulkan datanya mulai dari adanya pembangunan di area perkantoran BPODT yang lahan itu bukan milih Menparekraf melainkan Menkeu (Gedung eks Otorita Asahan), kemudian kita juga dapat info bahwa untuk rumah dinas Dirut di Medan memang masih menyewa namun rumah tersebut adalah milik orangtua Jimmy Panjaitan. Ini kebenarannya sedang kita cari tahu berikut peraturan-peraturan yang disalahin, serta ada beberapa hal lagi yang kami gali informasinya, "tutup Daniel. ( April )
Editor : Edy MDNews 01
Tags
Wisata