Ketika Bupati Dairi Eddy Kelleng ate Berutu baru dilantik oleh Gubsu Edi Rahmayadi, Bupati Dairi itu di damping oleh Bupati kabupaten dairi yang sebelumya Jimmi Sihombing dan ketua tim PKK kabupaten dairi Romy Simarmata melakukan sidak pertama seperti tancap Gas ke RSUD Sidikalang dan saat itu Eddy Kelleng ate Berutu menyatakan agar dibuatkan satu ruangan untuk tempat beliau berkantor sekali seminggu.
Namun apa yang selama ini menjadi harapan dan dambaan masyarakat khususnya warga kabupaten Dairi untuk mendapatkan pelayanan maksimal dan Bupati Dairi akan berkantor ternyata hanya isapan jempol semata dan pecitraan.
Penelusuran dan pengamatan mediadunianews.com, di RSUD Sidakalang yang dipimpin oleh Panjaitan yang didatangkan dari kabupaten Humbahas hasil dari rekrutan pansel mamsih belum mampu meningkatkan pelayanan dan permasalahan yang menggurita dan sudah akut, ibarat penyakit yang diderita selama ini.
Salah satu permasalahan sejak RSUD dipimpin top managemen, oleh dr. Sugito Panjaitan,Sp.Rad. Pemberian dan pembagian insentif para tenaga Dokter atau tenaga medis yang menangani Covid-19 kurang transparan dan menjadi pertanyaan bagi para Dokter tenaga perawat dan sudah di protes baik secara lisan maupun tertulis, karena diduga adanya factor suka tidak suka atau pilih kasih dalam pemberian jasa dan insentif kepada para Dokter, tenaga medis dan keperawatan.
“Manajemen RSUD Sidikalang dalam pemberia atau pembagian jasa dan insentif para tenaga medis yang bertuga smenangani Covid-19 pilihbulu, tidak berdasarkan jam kerja dan tidak transparan” uangkap seorang Dokter di RSUD mewakili para Dokter dan tenaga medis di RSUD Sidikalang.
“Juga hal yang sama dalam pembagian jasa dan insentif BPJS tidak transparan” ucap seotang dokter.
Demikian juga dengan halnya jampersal tahun anggaran 2020 tidak transparan, Sementara informasi bahwa dana jampersal sudah ditransfer dari Dinas kesehatan kepihak RSUD Sidikalang dan juga dengan jasa penanganan dan pencegahan covid-19 ditahun anggaran 2020 yang beberapa bulan belum dibayar pihak rumah sakit umum sidikalang kepada para tenaga medis yang terlibat atau bekerja.
Seorang dokter di RSUD Sidikalang, Dr Sosor Tinambunan, Sp.Rag memilih pindah tugas drai RSUD Sidikalang akibat tidak transparannya pemberian jasa termasuk jasa Jampersal.
Penggunaan anggaran di RSUD Sidikalang yang tidak transparan dan juga top managemen yang bertindak semaunya tanpa mengindahkan dan menghargai frofesi, kinerja dan keahlian para tenaga medis (Dokter) membuat kepercayaan warga berobat ke RSUD Sidikalang semakin hari semakin berkurang.
Terlihat setiap hari klinik-klinik praktek Dokter yang juga sebagai tenaga medis di RSUD, masyarakat lebih memilih periksa dan berobat diklinik-klinik tersebut, salah satu contohnya klinik yang berada di jl.Sisingamangaraja. Setiap jam 16.00 Wib terlihat antrian para pasien.
Hal ini yang sangat dibutuhkan masyarakat khusunya pasien yaitu keberadaan mobil Ambulance RSUD Sidikalang yang minim, karena saat ini yang dapat beroperasi hanya (2) unit, selainnya menjadi barang onggokan di RSUD Sidikalang. Sementara ada biaya pemeliharaan rutin/berkala Ambulance/mobil jenazah sebesar 250.000.000, tahun anggaran 2020.
Pasien atau keluarga yang sangat membutuhkan kendaraan mobil ambulance seperti untuk dirujuk sangat sering tidak mendapat pelayanan sebagai mana mestinya untuk keselamatan nyawa pasien.
Hal ini disampaikan koordinator lapangan ambulance di RSUD Sidikalang Gortap Silaban ketika ditanyaain terkait Ambulance yang dapat beroperasi saat ini, “Hanya dua Ambulance yang standby atau dapat beroperasi” Jawab Gortap Silaban.
Dalam penjabaran perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dana puluhan miliar dialokasikan untuk RSUD Sidikalang namun belum ada perubahan pelayanan di RSUD Sidikalang tersebut.
Beberapa item alokasi anggaran RSUD Sidikalng dari APBD Kabupaten Dairi TA 2020 seperti, penyedia tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keteknisian medis dan lain-lain, teknis perkantoran dan kebersihan sebesar Rp.4.221.360.000, untuk kemitraan penyedia dokter spesialis/PPDS Senior, Dokter Umum, Dokter Interensip dan Apoteker Sebesar Rp.2.342.400.000 diharapkan dapat meningkatkan kwalitas pelayanan diRSUD SIdikalang.
Dan masih banyak anggaran yang dialokasikan di RSUD Sidikalng,
Panjaitan ketika hendak di konfirmasi terkait pengalokasian dan besarnya anggaran kepala RSUD Sidikalang sangat susah dihubungi, demikian juga dengan sekretaris RSUD Sidikalang, Luber Sianturi mengelak dengan alasan sibuk.
Demikian juga terkait kesaksian Dr.Jhon Pardede dalam kesaksiannya sebagai saksi a de charge di pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara penganiayaan dengan terdakwa mulia Lingga mengatakan bahwa hasil visum Et Repertum (VER) yang dikeluarkan RSUD Sidikalang yang ditandatangani dr. Labora Samosa ketika dikonfimasi tentang kebenaran dari pernyataan kedua Dokter tersebut dipersidangan, Direktur dan Sekretaris RSUD Sidikalang tidak bersedia menjawab, sehingga menambah kebingungan masyarakat terkait keabsahan tentang VER dari RSUD Sidikalang.
Masyarakat dan Tokoh Masyarakat berharap dengan pemberitaan di media ini, Lembaga dan instansi terkait agar segera turun tangan meng-audit penggunaan anggaran RSUD Sidikalang. Karena, anggaran yang digunakan adalah UANG RAKYAT. (Delon/Maya).
Editor : Edy MDNews 01