Biar Transparan, Data Penerima Bansos Harus Ditempel di Kantor Kelurahan dan Desa

Delitua, mediadunianews.com-Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 terkendala soal verifikasi data. Agar lebih transparan, ormas FPMM(forum peduli masyarakat mandiri) meminta kepada kepala desa atau lurah agar nama para penerima bansos ditempelkan di kantor kelurahan atau desa,Dalam rapat forum pada selasa 14/05/2020,bertempat diposko persnghan didesa mekar sari,kec.Delitua,kab.Deliserdang,sumut

Dalam rapat tsb tentang penyaluran Dana Bantuan yang di sampaikan langsung
Oleh Bapak Presiden RI Bapak Jokowidodo di berbagai media. Menyampaikan agar menyerahkan bantuan sosial sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 supaya terbuka dan trensparan.

Banyaknya keluhan terkait distribusi bantuan sosial sembako dan dana tunai untuk masyarakat terdampak Covid-19 membuat Kementerian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah kunci dari penyelesaian masalah tersebut.

Untuk memastikan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar menerima bantuan sosial sembako dan dana tunai yang disalurkan pemerintah, selain akan membuka data penerima bantuan sosial, Menteri Sosial Jualiari P Batubara juga meminta kepada pemerintah daerah yang mendapat alokasi bantuan sosial membuka secara transparan daftar penerima bansos.
Caranya, para kepala daerah hendaknya mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos.

”Kami akan menulis surat kepada kepala-kepala daerah yang mendapatkan alokasi bansos, baik paket sembako maupun tunai, agar mereka menempelkan nama-nama penerima bansos di kantor kelurahan dan kantor desa,”
Mensos bahkan meminta Pemerintah Provinsi ,kabupaten,dan camat,dan kelurahan agar mengajukan nama-nama baru untuk distribusi bansos tahap III mendatang. Dan pemerintah berharap penerima bansos betul-betul nama-nama yang baru atau orang-orang yang belum menerima sama sekali bansos dari pemerintah.

Dan disni kami dari ormas fpmm sangat kwatir  perkembangan distribusi bansos sembako dan dana tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. otomatis masyarakat sendiri bisa saling mengawasi siapa penerima bansos.
 ketika melihat ada penerima yang tidak sesuai, masyarakat langsung protes dan memberikan informasi kepada pemerintah setempat, baik pimpinan rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW).
”Jadi, kalau ada masalah bisa diselesaikan di situ. Cara seperti itu diharapkan lebih efektif dari pada bolak-bolik menanggapi keluhan  dari masyarakat.(J.Zega)