Dan ini perjuangan Gapensi dan kami sudah sampaikan juga kepada kepala dinas perekonomian harus ada perhatian khusus kepada pengusaha papua, Sesuia dengan esensi Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengatur pengecualian pemberlakuan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna pemberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
Perpres nomor 17 tahun 2019 juga sebagai wujud dalam memberikan kontribusi pada pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, agar sejalan dengan peningkatan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
Satu kendala besar sekarang ini dengan adanya peraturan perpres no 17 tahun 2019 diatas yang merupakan perubahan perpres 84 ini memang merupakan satu kemampuan dari anggota Gapensi, pemerintah, asosiasi harus memahami hal ini. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri, harus duduk bersama-sama kita membicarakan hal ini, "ujarnya.
Dari 400 pengusaha atau kontraktor Papua yang ada di Timika saat ini ada 200 sudah terdaftar di Gapensi atau punya akses dan saat ini masih ada perpanjangan sampai bulan Oktober Tapi sekarang sudah 70% dan khusus pengusaha papua sudah 77 perusahan yang sudah terkonek dengan sistem onlain, "katanya.
"Visi kami Gapensi ini bagaimana Supaya anggota kami ini bisa siap menghadapi perubahan-perubahan regulasi"
Kata seiring adanya perubahan - perubahan peraturan atau regulasi maka anggota pula dituntut harus dinamis mengikuti itu.
Daut menambakan, Pemda juga bisa memahami semua ini. Ini semua bisa berjalan kalau anggota Gapensi siap, organisasi Gapensi juga siap, kemudian pelaku atau PPTK serta panitia memahami ini juga siap itu baru bisa connect kalau satu sisi saja otomatis tidak bisa berjalan makanya Kemarin kami melibatkan semua di dalam untuk mengevaluasi semua ini, "ungkapnya.
"Kami gapensi adalah Mitra kerjanya pemerintah seharusnya diajak duduk bersama untuk membicarakan hal ini".
Dedi Abakai
Editor ; Edy MDNews 01
Tags
Ekonomi