PUTRA PUTRI DAERAH, LAKUKAN DEMO DI HARI PERTAMA SELEKSI CPNS DI MIMIKA

Timika Papua, MediaDuniaNews.com -  Hari Pertama pelaksanaan ujian kompetensi dasar bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS)  di Mimika diwarnai keributan, rabu (19/06/19) di depan SMPN 2.

Keributan tersebut datang dari Putra-putri daerah (Amungme dan Komoro) yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi berkas menolak untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar.  Aksi dilakukan di depan SMP Negeri 2 Timika yang mana menjadi tempat untuk seleksi CPNS yang lolos verifikasi berkas

Dari aksi tersebut, para putra-putri daerah meminta mereka bisa diakomodir dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar

Koordinator aksi Ricardo kepada wartawan mengatakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan agar ada respon dari Pemerintah Kabupaten Mimika, pasalnya kata Ricardo mereka pernah meminta untuk bertemu dengan Bupati Mimika untuk menangih janji Bupati Mimika terhadap penerimaan CPNS di Mimika  lebih diprioritaskan kepada anak-anak hak ulayat (Amungme dan Komoro)

Dalam aksi tersebut,  anak- anak Putra Daerah (Amungme dan Komoro meminta pelaksanaan seleksi CPNS ditunda dan karena mereka tidak diakomodir

"Kami sudah pernah sudah pernah sampaikan kepada Pak Sekda Mimika  Marthen Paiding dan Kepala BKD (Paskalis Kiwerlakubun) namun tidak ada respon.

Kita ingin ada penjelasan dari bupati langsung, selama ini kita ingin ketemu Bupati tapi tidak difasilitasi untuk bertemu beliau, "ungkap Ricardo

Aksi tersebut tidak bertahan lama karena beberapa menit kemudian pihak kemaanan Polres Mimika  langsung mengamankan karena  dianggap menggangu pelaksanaan seleksi CPNS yang segera dilaksanakan

"Yang demo itu merupakan pelamar CPNS yang tidak lolos verifikasi berkas pada saat verifikasi berkas oleh panitia penerimaan CPNS, "ungkap Kepala BKD Mimika Paskalis Kiwerlakubun menanggapi aksi tersebut

Kepala BKD Paskalis mengungkap,  peserta yang tidak lolos pada verifikasi berkas pada tahapan verifikasi berkas tersebut dinyatakan tidak lolos karena sebagian berkas tidak lengkap,  dan jurusan juga tidak sesuai dengan formasi yang diminta,  sehingga tidak dinyatakan lolos

"Kuota yang telah ditetapkan dari 300 kuota,  tetap akan diprioritaskan kepada anak-anak putra daerah dengan kuota 80 persen kepada orang asli Papua dan 20 persen diberikan kesempatan kepada non Papua yang Lahir Besar Papua (Labepa), "terangnya.


Dedi Abakai
Editor : Edy MDNews 01.