Sidikalang, mediadunianews.co - Terkait adanya tudingan beberapa wartawan di Dairi tentang sikap Plt Kabag Humas Pemkab Dairi yang menunjukkan diskriminatif nya pada beberapa wartawan saat Temu Pers Ekspose 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Dairi Selasa 14 Mei 2019 lalu.
Ass.ADM.umum Pemkab.Dairi, Sudung Ujung, Jum'at ,( 17/05/2019 ) di ruangannya menjelaskan bahwa sedikitpun tidak ada maksud untuk mengkotak - kotakkan wartawan yang bertugas di Dairi.
Bupati kita masih baru, jadi masih perlu masukan - masukan yang positif. Selain itu juga karena keterbatasan waktu.
" Kalaupun masalah tersebut dianggap suatu kesalahan, kita akan perbaiki. Mudah - mudahan ke depan jangan terjadi lagi hal seperti itu, "ujar Sudung.
" Janganlah memilah - milah antara wartawan Surat Kabar Harian dengan Mingguan, "ungkap Junaedi Simatupang, Wartawan SK.Metro Expres.
Melihat fenomena tersebut, seharusnya Humas Pemkab. Dairi yang jadi corongnya pemerintah harus merangkul dan memperlakukan wartawan tanpa ada perbedaan . Hal ini menjaga agar jangan ada anggapan bahwa humas pemkab.Dairi gagal dalam dalam memberikan akses layanan atau fasilitas Pemerintah dalam konteks hubungan kemitraan dengan Insan Pers.
Terkadang sangat miris menyaksikan perkembangan dunia jurnalis di Kabupaten Dairi. Pola kemitraan dari Pemkab. Dairi khususnya Humas Pemkab masih setengah hati. Ini dapat terbukti dari yang hadir meliput kegiatan Pemkab. Dairi termasuk " Ekspose 100 hari program kerja Bupati / Wakil Bupati Dairi hanya sebagian atau segelintir saja. Itu ada apa? Apakah akses Informasi yang tidak optimal dari Pemerintah atau memang ada diperlakukan beda (tebang pilih) oleh Humas Pemkab Dairi. Padahal, kebijakan dan program-program Bupati dan jajarannya
harusnya bisa diakses Publik, agar Informasinya bisa sampai ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa menilai ternyata Bupati dan jajarannya benar-benar bekerja .
Jika memang program dan kegiatan Bupati tidak bisa atau susah diakses atau disentuh masyarakat, dari sisi Politik, jelas Pemerintah yang rugi, dari sisi masyarakat, tentu masyarakat tidak bisa merasakan kehadiran Pemerintah dalam sektor pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaannya.
Sehingga Inovasi kebijakan atau terobosan-terobosan dari Pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan ekonomi rakyat susah diakses Informasinya atau bahkan lebih tepatnya masyarakat seakan-akan tidak menikmati terobosan dan kerja-kerja nyata dari Pemerintah. ( nining ).
Editor : Edy MDNews 01.
Ass.ADM.umum Pemkab.Dairi, Sudung Ujung, Jum'at ,( 17/05/2019 ) di ruangannya menjelaskan bahwa sedikitpun tidak ada maksud untuk mengkotak - kotakkan wartawan yang bertugas di Dairi.
Bupati kita masih baru, jadi masih perlu masukan - masukan yang positif. Selain itu juga karena keterbatasan waktu.
" Kalaupun masalah tersebut dianggap suatu kesalahan, kita akan perbaiki. Mudah - mudahan ke depan jangan terjadi lagi hal seperti itu, "ujar Sudung.
" Janganlah memilah - milah antara wartawan Surat Kabar Harian dengan Mingguan, "ungkap Junaedi Simatupang, Wartawan SK.Metro Expres.
Melihat fenomena tersebut, seharusnya Humas Pemkab. Dairi yang jadi corongnya pemerintah harus merangkul dan memperlakukan wartawan tanpa ada perbedaan . Hal ini menjaga agar jangan ada anggapan bahwa humas pemkab.Dairi gagal dalam dalam memberikan akses layanan atau fasilitas Pemerintah dalam konteks hubungan kemitraan dengan Insan Pers.
Terkadang sangat miris menyaksikan perkembangan dunia jurnalis di Kabupaten Dairi. Pola kemitraan dari Pemkab. Dairi khususnya Humas Pemkab masih setengah hati. Ini dapat terbukti dari yang hadir meliput kegiatan Pemkab. Dairi termasuk " Ekspose 100 hari program kerja Bupati / Wakil Bupati Dairi hanya sebagian atau segelintir saja. Itu ada apa? Apakah akses Informasi yang tidak optimal dari Pemerintah atau memang ada diperlakukan beda (tebang pilih) oleh Humas Pemkab Dairi. Padahal, kebijakan dan program-program Bupati dan jajarannya
harusnya bisa diakses Publik, agar Informasinya bisa sampai ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa menilai ternyata Bupati dan jajarannya benar-benar bekerja .
Jika memang program dan kegiatan Bupati tidak bisa atau susah diakses atau disentuh masyarakat, dari sisi Politik, jelas Pemerintah yang rugi, dari sisi masyarakat, tentu masyarakat tidak bisa merasakan kehadiran Pemerintah dalam sektor pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaannya.
Sehingga Inovasi kebijakan atau terobosan-terobosan dari Pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan ekonomi rakyat susah diakses Informasinya atau bahkan lebih tepatnya masyarakat seakan-akan tidak menikmati terobosan dan kerja-kerja nyata dari Pemerintah. ( nining ).
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Daerah
