Timika Papua, mediadunianews.co - Perwakilan dari 43 kepala sekolah dan guru SMA SMK se kab.mimika mengancam tidak melaksanakan ujian nasional tahun 2019 apabilah pemerintah tidak selesaikan pembayaran insentif tahun 2018.Ketua tim yang mewakili 43 kepala sekolah Dan 1065 guru tenaga kependidikan yang berada di wilayah Kabupaten Mimika, secara langsung bertatap muka dengan beberapa anggota DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Mimika, senin ( 14/01/19 ).
" Kami ingin menyampaikan kekesalan kami terhadap apa janji Bapak Bupati kepada kami pada saat di Emeneme, Perjuangan guru-guru sangat berat dan panjang 6 bulan bukan waktu yang singkat kami guru-guru berjuang untuk hak-hak kami, banyak tantangan yang kami hadapi, suka dan duka tetap kami hadapi, "katanya
Perjuangan Ini Membutuhkan pengorbanan besar, di mana kami dibiayai oleh pemerintah daerah untuk ke Jayapura mencari solusi , dan kami mendapatkan edaran Sekda, yang mana perintah kabupaten kota menyelesaikan hak-hak guru, hasil dari keberangkatan kami ke Jayapura kami bawa dan menunjukkan kepada pejabat-pejabat yang ada, dan mereka menjanjikan bahwa akan di upayakan dan dibayarkan, Tetapi Apa yang diharapkan tidak terlaksana, "ujarnya.Ketua tim menambahkan, Juga pernah melakukan demo di kantor bupati itu juga ada Pak wakil bupati dan Pak wakil bupati mengatakan kalau ada dasar maka akan di bayar.
Dan saat itu kami bertemu dengan Pak Bupati di gedung emeneme , bapak Bupati mengatakan dengan jelas dan berjanji semua itu didengar dan direkam oleh para pengawas sma dan smk yang hadir dan juga teman-teman wartawan yang pada saat itu berada di gedung emeneme.
Bapak Bupati mengatakan bahwa siapkan seluruh dokumen guru-guru yang melaksanakan tugas sesuai dengan tahun sebelumnya tahun 2017 dokumen itu dibawa kepada saya selaku Bupati Mimika dan saya akan buatkan rekomendasi dan dibawa ke BKD untuk terbitkan SK pembayaran untuk guru guru honor punya hak.
Menjelang 2 hari Kami membawa dokumen-dokumen ke kediaman Bupati Mimika, dan pada saat itu hadir juga Ibu Kepala Dinas ibu Yeni Usmani, dan pada saat itu juga dokumen guru-guru oleh kepala pendidikan yaitu ibu Yeni Usmani, dan saat itu juga Pak Bupati memerintahkan agar segera menyelesaikan hak-hak guru SMA dan SMK, dan berita perintah Bupati ini kami sampaikan kepada 1065 guru, dan mereka berharap sebelum tanggal 31 Desember 2018 dana insentif dibayar, katanya.
Kami berharap Ibu Kepala Dinas dapat menyelesaikan perintah Bupati ternyata kurang lebih 1 bulan ibu kepala dinas balik dari luar daerah dan mengarahkan kita untuk pertemuan di smp negeri 2 .
Hasil dari pertemuan itu ibu Kepala Dinas Pendidikan mengatakan hak-hak guru SMA SMK tidak bisa diakomodir, kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa tidak ada dasar apabila nanti jadi temuan.
Dan apabila mau melakukan demo silakan berurusan dengan aparat kepolisian ucap Ibu Kepala Dinas Pendidikan.
Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati yang mana telah mendukung kami untuk menyelesaikan hak-hak guru, tetapi perintah bupati berguna sama skali .
Kami datang ke DPR untuk mencari solusi yang mana 1065 guru masih menanyakan hak-hak mereka, kami sebagai pimpinan yang mewakili bingung harus menjawab apa , kami berharap agar mendapat solusi yang baik dan bisa menenangkan hati 1065 guru-guru agar mereka bisa mengajar anak-anak kabupaten Mimika dengan baik.
Kami para guru dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa, para guru dengan satu komitmen dengan tegas kepada Bupati agar Jangan membohongi kami lagi, kami meminta agar Bupati Mimika harus bertanggung jawab, mengingat ujian nasional akan dilakukan pada bulan 2 /2019 tolong segera menyelesaikan hak-hak guru, apabila tidak diselesaikan maka tidak ada ujian nasional di Kabupaten Mimika, "uangkap mengahiri.
Dedi Abakai
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Pendidikan