Timika Papua, mediadunianews.co - PT Freeport ini adalah perusahan penanaman modal asing PT Freeport mengikuti 3 regulasi pertama itu adalah bagaimana hukum internasional nasional dan peraturan daerah Provinsi Papua dan Kabupaten mimika untuk itu PT Freeport beroperasi di wilayah provinsi Papua maka dalam hal penyelesaian ketenaga kerja yang sedang terjadi sampai saat ini Pemerintah Daerah mendesak kepada provinsi sesuai dengan regulasi itu bisa mencari dan menyelesaikan hal itu, ungkap Aser kepada wartawan MediaDuniaNews.co di Gedung DPRD, jum'at ( 14/12/18).
Karena undang-undang yang dibuat dan ditetapkan itu adalah mengikuti seluruh rakyat indonesia, Tetapi bagaimana kalau undang-undang itu tidak berpihak kepada kita, mereka ini Kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang, karena mereka butuh pemberlakuan keadilan undang-undang tenaga kerja
Tidak boleh perusahaan asing atau BUMN atau BUMD mereka main-main dengan Aturan itu untuk memenuhi kepentingan -kepentingan pribadi atau kelompok, "kata Aser.
Aser menambahkan, Oleh sebab itu tadi dalam penyampaian fraksi kami sudah sampaikan dan itu sebagai PR daerah Kabupaten Mimika bagaimanapun dia harus melindungi rakyatnya masyarakatnya supaya tercipta aman damai dan sejatra, bagaimana kita penghasil emas terbesar tapi rakyatnya masih miskin .
Oleh karena itu tindakan -tindakan yang di buat untuk pekerja, perusahaan wajib memanusiakan masyarakat kabupaten mimika, dan tidak boleh main-main, penghasilan yang perusahaan dapat
itu, tidak berdampak positif untuk memanusiakan masyarakat, itu sama saja dia tidak sukses .
Perusahaan itu hanya mau untuk mengambil kekayaan saja tetapi tidak mau memanusiakan, padahal nilai manusianya itu harus di jamin dan utama oleh semua yang berkempentingan, "ungkapnya.
Hak asasi manusia hak hidup dan hak -hak yang sudah melekat pada setiap orang itu di lindungi oleh Negara melalui undang-undang yang sudah di tetapkan, jangan undang-undang itu di gunakan untuk penguwasaan dan kepentingan.
Ini bukan keinginan saya, jadi keinginan dan perinta itu negara menjamin, siapun yang yang melangar undang-undang wajib di berikan sangsi .
Jangan hanya berikan ide dan fikiran kita saja tetapi negara punya undang -undang tidak boleh ada perbedaan pemberlakuan, justru itu yang selalu papua ribut dan ingin mau lepas dari NKRI karna pemberlakuan undang -undangnya tidak merata jakarta dengan papua.
Dan saya mendukung pergerakan itu karna memang perbedaan pemberlakuan undang-undang, "ucap Aser Gobay mengakhiri.
Dedi Abakai
Editor : Edy MDNews 01.
Karena undang-undang yang dibuat dan ditetapkan itu adalah mengikuti seluruh rakyat indonesia, Tetapi bagaimana kalau undang-undang itu tidak berpihak kepada kita, mereka ini Kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang, karena mereka butuh pemberlakuan keadilan undang-undang tenaga kerja
Tidak boleh perusahaan asing atau BUMN atau BUMD mereka main-main dengan Aturan itu untuk memenuhi kepentingan -kepentingan pribadi atau kelompok, "kata Aser.
Aser menambahkan, Oleh sebab itu tadi dalam penyampaian fraksi kami sudah sampaikan dan itu sebagai PR daerah Kabupaten Mimika bagaimanapun dia harus melindungi rakyatnya masyarakatnya supaya tercipta aman damai dan sejatra, bagaimana kita penghasil emas terbesar tapi rakyatnya masih miskin .
Oleh karena itu tindakan -tindakan yang di buat untuk pekerja, perusahaan wajib memanusiakan masyarakat kabupaten mimika, dan tidak boleh main-main, penghasilan yang perusahaan dapat
itu, tidak berdampak positif untuk memanusiakan masyarakat, itu sama saja dia tidak sukses .
Perusahaan itu hanya mau untuk mengambil kekayaan saja tetapi tidak mau memanusiakan, padahal nilai manusianya itu harus di jamin dan utama oleh semua yang berkempentingan, "ungkapnya.
Hak asasi manusia hak hidup dan hak -hak yang sudah melekat pada setiap orang itu di lindungi oleh Negara melalui undang-undang yang sudah di tetapkan, jangan undang-undang itu di gunakan untuk penguwasaan dan kepentingan.
Ini bukan keinginan saya, jadi keinginan dan perinta itu negara menjamin, siapun yang yang melangar undang-undang wajib di berikan sangsi .
Jangan hanya berikan ide dan fikiran kita saja tetapi negara punya undang -undang tidak boleh ada perbedaan pemberlakuan, justru itu yang selalu papua ribut dan ingin mau lepas dari NKRI karna pemberlakuan undang -undangnya tidak merata jakarta dengan papua.
Dan saya mendukung pergerakan itu karna memang perbedaan pemberlakuan undang-undang, "ucap Aser Gobay mengakhiri.
Dedi Abakai
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Ekonomi