Medan, mediadunianews.co
- Puluhan mahasiswa yang bergabung Gerakan Rakyat Berantas Korupsi
Sumatra Utara (Gerbraksu) berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut terkait
Korban KM Sinar Bangun yang masih belum diangkat korban dalam dasar laut
Danau Toba, Selasa. (31/7/2018), Jalan Imam Bonjol Medan.
Dimana
KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba pada hari Senin 18 Juni 2018
dan pemerintah menghentikan evakuasi korban pada hari senin 2 Juli 2018
dengan alasan keterbatasan alat/sumberdaya.
Assessment
Unesco Global Geopark (UGG) - Geopark Kaldera Toba (GKT) untuk didesak
rekomendasikan, evakuasi korban KM Sinar Bangun, mutlak.
Jelang
Assessment (penilaian) Unesco pada awal Agustus 2018, Komisi Nasional
Indonesia untuk Unesco desak pemerintah Indonesia agar melanjutkan
evakuasi 164 jenazah dan bangkai kapal KM. Sinar Bangun yang tenggelam
di kedalaman 450 meter dasar parairan Danau Toba.
Kita
memberikan apresiasi atas kegigihan pemerintah terus mengejar pemenuhan
rekomendasi Unesco, akan tetapi jika pemerintah tidak berempati dan
bertanggung jawab pada persoalan nyawa dan kemanusiaan warganya dengan
menghentikan proses evakuasi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun
sehingga masuk kedalam UGG.
Gerakan
Rakyat Berantas Korupsi Sumatra Utara (Gerbraksu) dalam tuntutan
meminta kepada pemerintah desak untuk melanjutkan evakuasi korban dan
bangkai KM Sinar Bangun. Atas dasar hak - hak dan norma kemanusiaan maka
dalam proses Assessment awal Agustus 2018 mendatang, Komisi Nasional
Indonesia Untuk Unesco (KNI-U) diminta merekomendasikan kepada
pemerintah Republik Indobesia agar melanjutkan evakuasi dan pengangkatan
164 jenazah korban serta bangkai kapal KM Sinar Bangun yang masih ada
di dasar laut Danau Toba.
Pemerintah
dan BPBD Sumut diminta transparan terhadap penerimaan dan penyaluran
bantuan untuk korban KM Sinar Bangun, dan penggunaan dana negara yang
dihabiskan bagi kepentingan pencaharian korban segera di Audit.
Pemerintah perlu mempublikasikan para pihak dan keluarga korban yang
menerima santunan.
Tuntaskan
proses hukum kepada pihak - pihak dan oknum terkait karena patut di
duga tragedi ini akibat dari sebab kelalaian pemerintah, lemahnya
pengawasan dan buruknya regulasi yang dapat berdampak pada pungli dan
korupsi.
Medesak
klarifikasi terkait soal dampak keramba jaring apung PT. Aquafarm yang
sempat berpolemik beberapa waktu lalu. Evaluasi kinerja Badan Otorita
Danau Toba (BODT). Mendesak DPRD Sumut untuk menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP).
Sofyandi
Lubis menyatakan kepada wartawan bahwa kedatangan kami di gedung dewan
terhormat ini terkait korban kapal Sinar Bangun di Danau Toba satu bulan
yang lalu. Sehingga kita lihat hari ini telah diberhentikan pencarian
korban. Sampai saat ini masih ada 164 orang korban di dasar laut danau
toba, "ujarnya.
Kita meminta kepada
DPRD Sumut agar mendukung kami untuk mengangkat kembali korban yang
masih ada didalam laut. Kalau ada alat untuk mengakat korban di dasar
laut kenapa tidak diangkat kembali.
Padahal
ada bantuan dari pemerintah 100 juta yang diambil dari APBD tapi belum
ada kami lihat bantuan tersebut. Kami minta kepada Sekda agar transparan
dalam bantuan tersebut.
Para
pengunjuk rasa diterima angota DPRD dari Komisi D Sutrisno dan
Baharuddin Siregar, sangat apresiasi dan akan mendukung terus agar
korban kembali dicari dan evakuasi kembali, kami akan tetap mendukung
agar pemerintah mau mengevakuasi kembali korban KM Sinar Bangun, "pungkasnya. (zato).
Editor : Edy MDNews 01.
Tags
Wisata