Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Qodry Marpaung LC Mendesak Kepolisian Tangkap PT SPR.

Medan , MDNews - Berkisar 900 ha lahan dikuasai oleh PT Sari Persada Raya (SPR) yang berada di Kabupaten Asahan masih memiliki izin prinsip selama bertahun-tahun. Bukan itu saja, Kelompok Tani Talun Sinuhil yang bermukim di Kampung Sinuhil, Desa Sinuhil, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan meminta agar PT Sari Persada Raya (SPR) mengembalikan lahan 525 Ha yang telah dirampasnya.

Hal tersebut terungkap di Rapat Dengar Pendapat saat digelar di Komisi A DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Kota Medan beberapa pekan yang lalu. Atas adanya temuan itu, Komisi A DPRD Sumut bertekad akan melakukan peninjauan ke lokasi untuk menyelesaikan polemik.

“Komisi A akan melakukan peninjauan mengenai permasalahan Kelompok Tani Talun Sinuhil dengan PT SPR di Kabupaten Asahan yang telah di RDP kan beberapa pekan yang lalu, nantinya Komisi A akan mengecek tapal batas dan surat-menyuratnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodry Marpaung Lc ketika diwawancarai wartawan pada Kamis (30/11)/2017 sekitar pukul 14:00 WIB.

Mengenai PT SPR yang telah menguasai lahan 900 ha tanpa HGU bertahun-tahun, Syamsul Qodry mengaku akan menindaklanjuti permasalahan itu.

“Jika ada pidananya, kita meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindaklanjutnya (usut), "ujar anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Kabupaten Asahan ini menjelaskan.

Berita sebelumnya, Kelompok Tani Talun Sinuhil yang bermukim di Kampung Sinuhil, Desa Sinuhil, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan meminta agar PT Sari Persada Raya (SPR) agar mengembalikan lahan 525 Ha yang telah dirampasnya dan terungkap di RDP DPRD Sumut.

Dalam RDP itu dihadiri oleh Syamsul Qodry Marpaung Lc selaku wakil ketua Komisi A sekaligus sebagai pemimpin rapat, Sarma Hutajulu SH dari Fraksi PDI Perjuangan dan beberapa anggota lainnya, kelompok tani beserta ketuanya yaitu Hengki Sirait, PT SPR, BPN Kanwil Provinsi Sumatra Utara, Polres Asahan, Polsek dan Kodam I Bukit Barisan.

“Kembalikan tanah seluas 525 Ha yang dirampas oleh pihak perkebunan PT Sari Persada Raya (SPR) yang berada di Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Hentikan proses intimidasi kepada masyarakat dengan mendatangkan aparat keamanan kebun, pihak kepolisian dan aparat TNI dari Koramil. Hentikan segala bentuk perampasan tanah dan monopoli tanah rakyat oleh perkebunan dan perusahaan dan hentikan kriminalisasi terhadap para pejuang tani diareal yang bersengketa, ”ujar Hengki Sirait menjelaskan.

Benyamin R selaku bagian Hukum PT Sari Persada Raya mengaku bahwa penguasaan lahan itu sudah berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No 02/1996 seluas 4434 ha, sedangkan berkisar 900 hektar masih memiliki izin prinsip.

“4434 ha sudah memiliki HGU yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Asahan, sedangkan berkisar 900 ha masih memiliki izin prinsip, kita ada hitam diatas putih,” ujar Benyamin

Mendengar bahwa 900 ha belum ada HGU-nya, Syamsul Qodry Marpaung Lc, wakil ketua Komisi A dari Fraksi PKS yang memimpin RDP mengatakan agar pihak kepolisian menangkap PT Sari Persada Raya yang telah menggunakan lahan tanpa adanya HGU.

“Tangkap PT SPR, kepolisian harus menangkapnya. Jangan rakyat kecil yang melakukan kesalahan lalu dengan segera diproses, ” ujar Syamsul Qodry Marpaung Lc.

Dikarenan pihak PT SPR tidak membawa bukti yang lengkap dan kelompok tani juga demikian, RDP akhirnya ditutup dan berharap agar kedua pihak melengkapi bukti-bukti yang ada.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI diharapkan agar seluruh objek vital bisa diamankan, bagi lahan sengketa, Polri dan TNI jangan berada didepan. Biarlah masyarakat dan pihak yang bersangkutan dahulu yang menyelesaikan, kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Kita menginginkan penyelesaian, kita inginkan dalam kasus asahan juga demikian. Pihak pemerintahan juga demikian, harus menjembatani dan proaktif mengurus masyarakat, Kita juga meminta dilakukan pengukuran ulang dan lahan 900 hektar yang masih memiliki izin prinsip tapi belum ada HGU-nya segera dilakukan tindakan yang tegas. Pemerintahan Kabupaten Asahan harus tanggap akan permasalahan ini, pihak kelompok tani, PT SPR, BPN dan pihak terkait yang lainnya diharapkan kedepannya membawa bukti-bukti pendukung. Jika kelompok tani ingin memperjuangkan lahannya, harus jelas bukti-bukti yang akan diminta, begitu juga dengan PT SPR, ”ujar Sarma Hutajulu SH yang merupakan Sekretaris Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan.  (Zato).

Editor : Edy MDNews 01.