Kedatangan puluhan massa Nelayan ini untuk mengungkapkan bobroknya system pelayanan yang dipertontonkan oleh beberapa SKPD diantaranya Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Sumatra Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatra Utara yang masing-masing dipimpin oleh Zonny Waldi dan Bondaharo.
Keduanya mencerminkan ketidak mampuan (tidak kualifaid dan profesional) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Isin Penangkapan Ikan (SIPI) yang terkesan lamban dan dipersulit.
“Ini menunjukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap para oknum terbukti yang bernaung dibawah kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara, bapak T. Erry Nuradi MSi, banyaknya penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menambah rentetan penderitaan nelayan yang ada di Sumatra Utara. Akibat tidak dipantaunya kinerja dari Kadis DKP dan DPMPTSP tersebut memberikan dampak negatif bagi nasib nelayan yang semata-mata memiliki mata pencaharian melaut. Maka berdasarkan hal tersebut, kami dari DPD ANJ Indonesia mendesak Gubsu segera mundur dari jabatannya karena dinilai Gatal (Gagal Total) dalam memantau Kinerja bawahannya di Dinas DKP dan DPMPTSP yang terkesan lamban, bertele-tele serta dipersulit dalam pengurusan SIUP dan SIPI. Memeinta DPRD Sumut selaku legislatif untuk membentuk pansus (panitia khusus) terkait indikasi rumitnya pengurusan SIUP-SIPI serta rekomendasi lainnya yang diduga dipersulit,” ujar Nazmi menerangkan.
Bukan itu saja, Nazmi juga mengungkapkan agar Tengku Erry, Bondaharo dan Zonny Waldi jangan bunuh masa depan nelayan.
“Kita akan melakukan aksi yang lebih besar dari saat ini nantinya,” ujar Nazmi kepada wartawan saat digedung DPRD Sumut.
Rospida dan Benny, Pegawai di kehumasan DPRD Sumut yang menerima aspirasi dari massa pendemo mengatakan akan melaporkan aspirasi dari para pendemo kepada pimpinan DPRD Sumut.
Pantauan Wartawan di lokasi bahwa para pendemo sangat menyesalkan karena para anggota DPRD Sumut yang terhormat tidak ada satu pun yang mau menerima mereka. Sehingga mereka tetap menunggu sampai ada anggota DPRD Sumut yang menerima mereka dan sambil bernyanyi untuk menunggu anggota dewan yang terhormat. Karena harapan mereka tidak terwujud akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri dengan tertip.(Zato)