Terungkap Dalam Pledoi,Oknum Penyidik Polsek Medan Kota Diduga Kriminalisasi Terdakwa Kasus KDRT.

Medan , MDNews - Sidang lanjutan perkara kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan agenda pembelaan terdakwa (Pledoi) digelar di ruang Cakra VI Pengadilan Negeri Medan, terungkap bahwa ditingkat penyidikan Polisi, Terdakwa Fernando menduga bahwa dirinya dikriminalisasi penyidik Polsek Medan Kota yang di pimpin Kompol Martuasah Hermindo Tobing, SIK.

Dalam pledoi yang dibacakan terdakwa Fernando di depan Ketua Hakim Deson Tatorop, Selasa (20/6/2017) mengatakan bahwa terdakwa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Candra tersebut. "Bahwa JPU tidak menggali atau mengesampingkan apa yang sebenarnya penyebab terjadinya percekcokan/pertengkaran pada hari Minggu, Tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wib," ungkap terdakwa.

Bahwa dengan diperhadapkan dirinya dipersidangan ini selaku terdakwa. Pada waktu dipersidangan pertama baru terdakwa menerima hanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2017. Sehingga pada saat terdakwa menerima surat dakwaan didepan persidangan tidak mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan.

"Benar pada saat sidang pertama tersebut saya awalnya berpikir tidak perlu didampingi Penasehat Hukum (Pengacara) dan di depan persidangan saya nyatakan benar ada penasehat hukum saya akan tetapi belum bisa hadir. Pada proses perjalanan penanganan kasus ini di tingkat penyidikan saya memang ragu dan meyakini kasus saya ini diduga adanya rekayasa kasus. Keraguan saya tersebut terbukti adanya dugaan rekayasa kasus setelah saya meminta dan menerima turunan berkas dan selanjutnya saya mempelajari isi resume berkas tersebut," jelas terdakwa. 

Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari terdakwa dan juga saksi pelapor, Yanti Meliyati Situmorang.

Lanjut terdakwa, bahwa bila dikaitkan dengan keterangannya selaku terdakwa maupun keterangan saksi di depan persidangan terungkap bahwa adapun latar belakang munculnya permasalahan perkara ini disebabkan sudah adanya percekcokan/perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban. Namun terdakwa dengan saksi korban telah sepakat menyelesaiakan permasalahan hukum ikatan perkawinan melalui proses perceraian ke Pengadilan.

"Demikian nota pembelaan (Pledoi) ini saya sampaikan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan suatu keyakinan bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hukum dan hati nurani yang bersih," ungkap terdakwa mengakhiri pledoinya.

Sementara, M.Yasir Silitonga SH MH, penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menjabarkan fakta ataupun bukti bahwa sebenarnya kliennya adalah korban kriminalisasi dalam penangan perkara di tingkat Kepolisian Sektor Medan Kota yang menjadikan terdakwa menjadi Tersangka di tingkat Penyidikan Kepolisian Sektor Medan Kota. 

Adapun hal-hal tindakan krimilasisasi ketidak objektifan penyidik Kepolisian Sektor Medan Kota selama proses penyidikan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan Hak Asasi Hukum terdakwa terabaikan. 

Jelas Yasir, dimana kasus yang terjadi pada September 2015 tersebut, muncul Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan dan ditandatangani Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah Hermindo Tobing pada tanggal 7 September 2015. Padahal Kompol Martuasah Hermindo Tobing belum menjabat sebagai Kapolsek Medan sesuai dengan Telegram Rahasia (TR) NO.ST/503/V/2016.

Tak hanya itu saja, penyidik juga terlebih dahulu membuat Berita Acara Pendapat (Resume) pada tanggal 11 Juli 2016. Sedangkan terdakwa pada Selasa 28 Juli 2016 masih dimintai keterangan sebagai tersangka.

Yasir juga membantah visum yang digunakan jaksa sebagai alat bukti. Alasannya, visum tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai alat bukti karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Diakhir pledoinya, Penasehat Hukum terdakwa meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). 

Yasir juga memohon agar mejelis hakim memulihkan kedudukan harkat dan martabat terdakwa dalam masyarakat.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan Tri Candra mengatakan akan memberikan tanggapan (replik) atas pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa."Saya akan mengajukan replik secara tertulis yang Mulia," kata Tri Candra.

Selanjutnya Hakim Ketua Deson Togatorop mengetok palu dan menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Minggu depan. 

 

 

Penulis : Ones lawolo

Editor : Edy MDNews 01